Paripurna LKPJ, Dewan Sampaikan Sejumlah Rekomendasi
Lombok
Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik mewakili Bupati menyampaikan Pidato
Bupati Lombok Timur pada penutupan rapat paripurna laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Timur tahun anggaran 2022. Paripurna berlangsung
Selasa (9/5) di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Lombok Timur.
Dalam pidato tersebut
disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan
segenap anggota DPRD, serta Ketua dan seluruh Anggota Pansus LKPJ
atas kesediaannya membahas dan menyampaikan masukan maupun saran untuk
peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara umum, maupun perbaikan
substansi LPKJ Bupati Tahun 2022. Ia percaya rekomendasi,
saran, dan masukan tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
Sebelumnya dalam laporan
gabungan komisi DPRD Kabupaten Lombok Timur atas hasil pembahasan terhadap laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Timur tahun anggaran 2022 yang disampaikan M. Tohri Azhar
diajukan 16 saran dan rekomendasi. Salah satu yang menjadi rekomendasi adalah
terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Direkomendasikan
Bupati dapat menggerakkan OPD pengelola PAD agar lebih
meningkatkan kinerjanya terutama penagihan obyek sumber-sumber PAD,
termasuk upaya ekstensifikasi sumber-sumber potensial PAD.
Terkait PAD ini, gabungan komisi
menyoroti lemahnya sistem pandataan
pemutakhiran data, penggolongan, penetapan, pengolahan basis data sistem
pembayaran/penagihan dan pelayanan lainnya kepada wajib pajak dan wajib
retribusi. Karena itu direkomendasikan untuk melakukan reformasi administrasi
perpajakan daerah dan memperbaiki basis data perpajakan.
Ditekankan pula perlunya peningkatan koordinasi
dengan pemerintah pusat maupun provinsi terkait anggaran dana
transfer. Disadari bahwa Pemda memiliki beban ganda karena selain meningkatkan
porsi kemandirian anggaran, juga harus meningkatkan capaian yang telah
diproyeksikan.
Gabungan
komisi juga merekomendasikan evaluasi dan pengendalian secara
berkala terhadap pelaksanaan pembangunan dan realisasi anggaran pembangunan
sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan dapat dinikmati
oleh masyarakat.
Kendati mengakui Pemda telah berhasil meningkatkan IPM dengan
peningkatan harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah
(RLS) serta peningkatan umur harapan hidup, termasuk pendapatan
domestik regional bruto (PDRB) Gabungan Komisi merekomendasikan
agar bupati menyusun strategi terpadu peningkatan IPM dengan
melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga memiliki daya
ungkit yang lebih besar.
Post a Comment