Pj. Bupati ASN Hati-hati dalam Setiap Tindakan dan Tegakkan Netralitas

Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lombok Timur bahwa situasi di lapangan relatif lebih kompleks dibanding regulasi terkait pelaksanaan Pemilukada Serentak 2024. Karena itu ia meminta agar ASN berhati-hati dalam setiap tindakannya dan menegakkan netralitas. Ia pun menambahkan bahwa aturan yang telah ditetapkan tidak ada yang multi tafsir, sehingga hanya tinggal ditegakkan.

Hal tersebut disampaikan Pj. Bupati saat mengisi materi pada acara Sosialisasi Netralitas ASN berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berlangsung Kamis (1/8) di Tetebatu Selatan. Kegiatan ini diikuti seluruh kepala unit pelaksana teknis serta Kepala Bidang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Kaitan dengan itu, Pj. Bupati menyampaikan apresiasinya kepada Bawaslu Lombok Timur karena menghadirkan peserta yang berasal dari jajaran pendidikan, sebab jumlah ASN lingkup pendidikan adalah yang terbesar.

Karena itu pula kepada para peserta ia meminta untuk memanfaatkan kegiatan ini guna memahami regulasi dengan baik untuk kemudian diteruskan kepada seluruh ASN di lingkungan masing-masing, “Sebelum terjadi, mari kita saling mengingatkan,” pesannya.

Pj. Bupati juga mengingatkan bahwa aturan kepegawaian menjadi semakin ketat, sehingga berbagai proses kepegawaian sulit untuk diintervensi secara politik. Di sisi lain aturan disiplin PNS yang termuat dalam Peraturan Pemerintah nomer 94 tahun 2021 pasal 5 huruf (n) menegaskan larangan bagi PNS untuk memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, maupun sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.